Penulis: Cynthia Angelina I Editor: BHB
Mampukah Indonesia mengejar Net Zero Emission pada 2060 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan ini menjadi topik utama Seminar Teknologi Dekarbonisasi Menuju Indonesia Net Zero Emission: Perspektif Proses dan Infrastruktur yang diselenggarakan Teknik Kimia UNPAR, Teknik Sipil UNPAR, dan Teknik Industri UNPAR bersama Badan Kejuruan Kimia Persatuan Insinyur Indonesia (BK Kimia PII) dan Badan Kejuruan Sipil Persatuan Insinyur Indonesia (BK Sipil PII) pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Kegiatan berlangsung secara luring dan daring di Universitas Katolik Parahyangan.
Acara dibuka oleh Ketua Program Profesi Insinyur UNPAR, Ir. Tony Handoko, S.T., M.T., IPM., yang menyampaikan bahwa dekarbonisasi merupakan isu hangat dan relevan dengan persoalan saat ini. Seminar menghadirkan tiga narasumber, yaitu Dr. Ir. Sripeni Inten Cahyani, M.M., IPM., ASEAN Eng., selaku Ketua BK Kimia PII dan Anggota Pemangku Kepentingan Dewan Energi Nasional; Ir. Triharyo Indrawan Soesilo, M.Che., IPM., selaku Vice Chairman Green Economic Council-IDCTA; serta Ir. Habibie Razak, IPU, ASEAN Eng., ACPE, APEC Eng., CPEng., EngExec., IntPE(AUS)., FIEAust., AFEOHonFellow (ASEAN), selaku Ketua BK Sipil PII dan Regional Director Energy of Surbana Jurong Group.
Menjaga Ekonomi, Menekan Emisi
Pada sesi pertama, Dr. Inten mengajak peserta melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tetap harus dijaga, bahkan ditargetkan mencapai 8%, sementara target net zero 2060 juga harus tetap diraih. Menurutnya, target tersebut bukan hal yang mustahil asalkan langkah strategis disusun secara matang..

Langkah yang dapat ditempuh antara lain fuel switching dari batu bara ke gas bumi dan biomassa, pengembangan biodiesel dan bioetanol, hidrogen, hingga kompor listrik dan jaringan gas rumah tangga. Pemerintah juga sedang menguji pemanfaatan gas terkompresi untuk perumahan.
Hal yang tidak kalah penting, Dr. Inten mengingatkan pada beban fiskal. Impor BBM dan LPG masih tinggi, sementara sekitar 80% biaya LPG merupakan subsidi. Dengan kondisi APBN yang tidak ringan, insentif nonfiskal seperti parkir kendaraan listrik dan pembatasan jam tertentu dinilai menjadi pilihan yang lebih realistis.
Ia juga menyebut impor minyak sekitar 900.000–1.000.000 barel per hari, atau sekitar Rp1,6 triliun per hari, hanya untuk 52% kebutuhan transportasi. Karena itu, imbauan bekerja dari rumah (WFH) dan kemudahan leasing kendaraan listrik diharapkan menjadi bagian dari upaya mengurangi konsumsi.
Pasar Karbon sebagai Mekanisme Pengendalian Emisi dan Peluang Investasi
Ir. Triharyo membuka paparan dengan peringatan bahwa global clock hanya tersisa 20 tahun 6 bulan. Angka itu didasarkan pada hitungan yang bertolak dari kondisi emisi karbon saat ini. Menurutnya, penyebab utamanya tidak lain adalah pembakaran bahan bakar fosil. Ia pun mengajak peserta melihat bahwa dekarbonisasi harus dilakukan di Indonesia karena sistem industri nasional belum baik.


Dalam paparannya, disebutkan tiga mekanisme pasar karbon. Pertama, pasar wajib. PLTU yang melewati ambang emisi harus membeli karbon dari PLTU yang lebih bersih. Nilai transaksi carbon credit PLTU pada 2024 mencapai US$3 juta. Contohnya, pemasangan solar panel di kawasan industri Jababeka dan investasi seperti Xurya terus tumbuh.
Kedua, pasar sukarela. Penjualan karbon Pertamina pada 2023 menjadi contoh, dengan harga awal sekitar US$4,5 per ton. Pada 2025, pasar karbon dibuka untuk internasional, dan harga pada Januari 2025 berada di kisaran US$4 per ton—terendah di Asia Pasifik. Bio-methane dari kotoran sapi, syngas dari tandan kosong sawit, dan biochar disebut sebagai potensi yang mudah dikembangkan.
Ketiga, pasar antarnegara. Produsen pupuk Indonesia akan diwajibkan mengurangi emisi pada produknya. Sebagai bagian dari upaya tersebut, proyek blue ammonia juga disiapkan. Dalam 2–3 tahun ke depan, kapal tidak boleh lagi memakai diesel dan harus beralih ke blue ammonia atau metanol, dengan konsekuensi denda apabila tidak mematuhinya. Salah satu contoh yang telah berjalan adalah produk yang diekspor ke Eropa tidak akan dibeli apabila produsennya belum menekan emisi karbon.
Menurut Ir. Triharyo, lulusan Teknik Kimia berpotensi besar membangun bisnis karbon di masa depan. Pembeli karbon terbesar adalah perusahaan teknologi yang mengoperasikan data center, karena mereka tahu data center tidak berarti jika dunia tak lagi layak huni.
Tujuh Pilar Dekarbonisasi Singapura
Ir. Habibie Razak menutup seminar dengan memaparkan tujuh pilar dekarbonisasi yang dijalankan pemerintah Singapura. Pendekatan ini tidak hanya berbicara tentang teknologi, tetapi juga efisiensi, transisi energi, dan perubahan perilaku. Melalui tujuh pilar ini, Singapura menargetkan diri menjadi net zero country pada 2050. Adapun target 2045 yang kerap muncul merujuk pada target kawasan tertentu, seperti Jurong Lake District.


Pilar pertama, operational efficiency and circularity. Fokusnya adalah mitigasi kebocoran gas rumah kaca, efisiensi energi, digitalisasi dan AI, optimasi sistem, hingga desain proses yang sirkular dan efisien sumber daya.
Pilar kedua, natural gas shift. Ini mencakup pengurangan batu bara secara bertahap (coal phase-down), retrofit pembangkit listrik, dan transisi dari bahan bakar berkarbon tinggi seperti diesel, hydrofluoroolefins (HFO), dan kerosene.
Pilar ketiga, low-carbon utilities. Penyediaan utilitas rendah karbon didorong melalui energi terbarukan, sistem penyimpanan energi, smart grid, energi nuklir, elektrifikasi, hingga teknologi pompa panas (heat pump).
Pilar keempat, low-carbon fuels. Pengembangan bahan bakar rendah karbon mencakup bioenergi, pembawa hidrogen (H2 carriers), bahan bakar terbarukan non-biologis (RFNBO), hingga bahan bakar karbon sirkular.
Pilar kelima, carbon capture and sequestration. Teknologi ini mencakup Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS), Direct Air Capture (DAC), Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS), hingga penangkapan karbon biogenik.
Pilar keenam, natural sinks. Penyerap karbon alami dipertahankan melalui ekosistem darat (terrestrial), pesisir dan lahan basah (coastal/wetland), serta ekosistem berbasis laut (ocean-based).
Pilar ketujuh, behavioural change. Perubahan perilaku didorong dengan mengampanyekan gaya hidup hijau, seperti konsep “2000W society” (konsumsi daya 2 kW per jam per orang) dan penggunaan aplikasi gaya hidup hijau (green lifestyle app).
Pada akhirnya, dekarbonisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Diperlukan kolaborasi lintas pihak, mulai dari pemerintah, industri, hingga masyarakat. Tanpa arah yang jelas dan tujuan yang sama, target Indonesia Net Zero Emission 2060 akan sulit diwujudkan.


